Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com
Copyright © 2024 Kominfotik Jakarta Pusat
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com
Jumat (03/11/2017) Komisi E DPRD DKI Jakarta berkunjung ke DPRD DIY dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus sharing pengalaman antarprovinsi. Rombongan DPRD DKI sekaligus Staff Sekretariat yang berjumlah 25 orang tersebut diterima di Lobby Lantai 1. Kunjungan kerja DPRD DKI disambut hangat oleh Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY, Koeswanto selaku Ketua Komisi D, dan Sambudi Selaku Anggota Komisi D.
Pada kesempatan tersebut, Syahrial MM selaku Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta menanyakan beberapa point, kaitannya dengan gesekan antarpemuda, program yang mengakomodir kepentingan kebudayaan serta cara mengembangkan industri kreatif dikalangan pemuda.
“ Bisa tolong diceritakan kepada kita tentang RS tanpa kelas yang ada di Jogja ? “ tanya Taufiqurrahman selaku anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
Dalam kesempatan tersebut Yoeke Indra Agung Laksana menjelaskan bahwa gesekan antarpemuda dari berbagai daerah memang pernah terjadi, bahkan pada tahun 1970-1980an adalah puncaknya. Namun, boomingnya kos dilingkungan masyarakat membuat gesekan antarpemuda tersebut berkurang karena mereka hidup membaur dengan masyarakat sekitar. Sedangkan rumah sakit tanpa kelas bertaraf Internasional di DIY baru akan dibangun dengan sistem multiyears yang nantinya berlokasi di Kulonprogo, pembangunan RS tersebut tak lain untuk mendukung bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Topik yang menarik dalam kunjungan kerja tersebut membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf, turut serta menanyakan bagaimanakah peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan kegiatan industri DIY .
Untuk industri pariwisata menurut survey data nasional kunjungan wisata domestik di DIY sedang melibihi Bali, tetapi kunjungan wisata dari luar negeri masih kecil karena terkendala dengan penerbangan, hanya beberapa negara saja yang bisa langsung ke bandara Jogja (Adisucipto). Sedangkan untuk industri kreatif sentuhan kepemudaannya tinggi, tetapi yang langsung untuk pendukungan dari pemerintah masih minim.
“Kalau di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, masing-masing desa melalui Bupatinya mengusulkan embrio industri apapun yang ada dimasyarakat kemudian disampaikan ke provinsi sehingga yang menangani BPPM, mengenai hasil dari industri tersebut masih dikelola BPPM disamping itu disalurkan ke DISNAKERTRANS kaitannya dengan langkah memberikan keterampilan masyarakat dirumah“ tambah Koeswanto
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat audiensi bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/8).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Karyatin Subiantoro mengatakan, rapat ini membahas kekosongan jabatan dua Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta yang sudah berjalan dua bulan. Komisioner yang mengundurkan diri yaitu Harminus Koto yang saat ini menjadi anggota PAW Bawaslu Jawa Barat dan Arya Sandhiyudha menjabat di Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025.
"Kami merasa perlu mendorong untuk melakukan rekrutmen pada dua kekosongan Komisioner ini. Karena jika tidak segera diisi, ketika ada sidang informasi maka tidak bisa berjalan," katanya.
Ditambahkan Karyatin, pihaknya juga melakukan evaluasi pada sekretariat KIP yang belum definitif.
Diharapkan, setelah adanya evaluasi ini kinerja KI Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi yang baik dan transparan kepada publik dapat berjalan lebih baik.
Sementara, Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, dua Komisioner yang mengundurkan diri sudah diatur sesuai mekanisme undang undang dan peraturan Komisi Informasi Pusat .
Menurut Harry, dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta juga akan melakukan pelantikan dua komisioner baru untuk mengisi kekosongan selama ini.
"Dua kekosongan ini akan digantikan dengan calon nama pergantian antar waktu, jadi kita tinggal menunggu waktu pelantikan oleh Gubernur," tandasnya.
